SISTEM ZONASI DI KOTA PADANG PANJANG

Abstract

                                                                                                                                             Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:(1) Bagaimana kebijakan sistem zonasi di Kota Padang Panjang, dan (2) Bagaimana kendala yang muncul dengan adanya penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik di kota Padang Panjang.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan  analisis deskriptif untuk pengumpulan data menggunakan teknik obervasi non partisipatif, wawancara, dan dokumentasi, teknik pemilihan informan menggunakan Snowball Sampling, serta untuk analisis data dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan sistem zonasi berupa penghapusan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), lama domisili, pengumuman daya tampung, dan prioritas satu zonasi sekolah asal. karena sistem penerimaannya berfokus pada calon pendidik yang bertempat tinggal dalam jarak terdekat pada salah satu sekolah. Dilakukannya kebijakan pembatasan daya tampung pada sekolah yang membuat calon peserta didik yang memiliki kemampuan bagus atau bernilai tinggi tidak menjamin bisa sekolah yang diinginkan, Sehingga  adanya kecurangan pada alamat domisili dengan alamat di kartu keluarga (KK) demi mendapatkan sekolah yang diinginkan untuk calon peserta didik. (2) Kendala sistem zonasi berupa teknis pelaksanaan yang kurang disosialisasikan kepada masyarakat,ketersedian sekolah belum merata, prioritas jarak menyebabkan motivas menurun, dikotomi sekolah unggul dan non unggul. Waktu sosialisasi yang terbatas yang pada akhirnya berpengaruh pada pemahaman masyarakat akan mekanisme baru dalam penerimaan peserta didik baru pasca ditetapkannya kebijakan zonasi melalui Permendikbud 17 Tahun 2017.

Kata Kunci: Zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru, SKTM

                                                                                                                                         Abstract

 This study aims to find out: (1) How is the zoning system policy in the city of Padang Panjang, and (2) What are the obstacles that arise with the implementation of the zoning system in accepting students in the city of Padang Panjang. This research uses a qualitative research type with a descriptive analysis approach for data collection using non-participatory observation techniques, interviews, and documentation, informant selection techniques using Snowball Sampling, as well as for data analysis from data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

               The results of the study show that: (1) The zoning system policy is in the form of abolishing SKTM (Certificate of Disadvantage), length of domicile, announcement of capacity, and priority of one zoning of school of origin. because the admissions system focuses on prospective educators who live in the closest distance to one of the schools. The implementation of a policy of limiting the capacity of schools that makes prospective students who have good abilities or high scores does not guarantee getting the school they want, so there is fraud at the domicile address with the address on the family card (KK) in order to get the desired school for prospective students. (2) Constraints on the zoning system in the form of implementation techniques that are not socialized to the community, the availability of schools is not evenly distributed, the priority of distance causes decreased motivation, the dichotomy of superior and non-excellent schools. Limited time for socialization which ultimately affects people's understanding of the new mechanism for accepting new students after the zoning policy was enacted through Permendikbud 17 of 2017.

Keywords: Zoning, Acceptance of New Students, SKTM